Dengarkan audionya:

Oleh Lina Noviandari, Knowledge Management Consultant Strategic Partnership Green and Inclusive Energy

Sebagai penyebar informasi, media massa memiliki peranan penting dalam mendidik dan membentuk opini publik terkait berbagai isu di masyarakat. Menjadi pilar keempat demokrasi, media massa juga berperan sebagai pengawas pemerintah sekaligus penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam isu energi terbarukan, misalnya, selain mengenalkan masyarakat tentang alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan ini, media juga bisa mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangannya.

Melihat pentingnya peran dan fungsi media massa tersebut, Mongabay menyelenggarakan workshop untuk memberikan informasi terkait pengembangan dan isu-isu energi terbarukan kepada para jurnalis. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peliputan media terkait isu energi terbarukan yang secara langsung bisa menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait ET.

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program Media Fellowship yang dijalankan oleh Mongabay dengan dukungan dari Hivos melalui kerangka Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy). Setelah mengikuti workshop, jurnalis yang terpilih bisa mengikuti program fellowship yang memungkinkan mereka untuk meliput isu energi terbarukan dengan pembinaan dari Mongabay dan dukungan dana dari program. Media Fellowship akan berfokus mengangkat isu energi terbarukan di dua area kerja program SP-Energy yakni Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, serta isu di tingkat nasional secara umum.

Pada 16 dan 17 November 2019, Mongabay melakukan kick-off penyelenggaraan workshop ini di Semarang. Workshop pertama yang berfokus pada isu ET di Jawa Tengah ini dihadiri oleh para jurnalis dari berbagai media arus utama maupun daring di provinsi ini.

1

2

3

4

Guna memberikan informasi terkait isu ET dari banyak perspektif, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga dan sektor. Para narasumber tersebut adalah Imam Nugraha selaku Kepala Dinas ESDM Jateng yang memaparkan kebijakan ET di Jawa Tengah, Istiawan Nurpratama selaku Manajer Eksplorasi PT Geo Dipa Energi yang berbagi tentang pengembangan dan pengelolaan PLTP, Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) yang membahas tentang pengembangan PLTS atap, Surya Dharma selaku Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) memaparkan tentang proyeksi dan tantangan pengembangan ET di Indonesia, Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengupas ET dari kacamata konsumen, Sutriyatmi Atmadiredja selaku Deputi Sekjen Koalisi Indonesia (KPI) yang membahas kaitan perempuan dan ET, serta Wilhelmus Leang selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi (YRE) Jateng yang berbagi tentang dampak ET bagi kemandirian masyarakat.

Pengembangan energi terbarukan di Jawa Tengah

Jawa Tengah bisa dibilang merupakan provinsi yang cukup menyambut baik pengembangan energi terbarukan. Dalam presentasinya, Imam Nugraha menyampaikan komitmen pemerintah provinsi Jateng untuk mendukung pengembangan ET dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan baru.

Salah satu kebijakan baru tersebut adalah dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur terkait pemasangan dan pemanfaatan surya atap di bangunan pemerintah, publik, komersial dan industri. Menurut Imam, pada 2019, sudah ada tiga gedung pemerintahan di Jawa Tengah yang memasang dan memanfaatkan solar PV yakni Dinas ESDM, Bappeda, dan Sekretariat DPRD. Pada tahun 2020, sekitar 17 Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Tengah ditargetkan untuk memasang panel surya di gedung mereka.

Dengan kebijakan tersebut, Jateng berupaya menjadi provinsi pionir dalam pemanfaatan PLTS atap, yang secara langsung juga meningkatkan bauran ET. Imam menyampaikan bahwa meski bauran ET di Jateng baru mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2019, provinsi ini memasang target ambisius pada 2025, yakni sebesar 21,32 persen. Untuk mencapai target tersebut, Jawa Tengah berencana memprioritaskan pengembangan berbagai infrastruktur seperti jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, pengembangan pemanfaatan panas bumi, pegembangan biofuel, pembangunan pembangkit tenaga surya, sampah, air, dan bayu.

Meski optimis dengan sumber energi terbarukan yang melimpah dan komitmen pemerintah provinsi, pengembangan ET di Jawa Tengah bukan tanpa kendala. Menurut Imam, sama seperti di daerah lainnya, salah satu tantangan terbesar dari upaya pengembangan ET di Jawa Tengah adalah biaya pengembangan yang dinilai masih mahal dan dengan risiko kerugian yang tinggi.

Paparan dari Istiawan Nurpratama, Manajer Eksplorasi PT Geo Dipa Energi, terkait tantangan pengembangan PLTP mungkin bisa menjadi contoh dari kendala yang Imam sampaikan. PT Geo Dipa Energi sendiri merupakan BUMN yang berfokus pada pengembangan PLTP. Salah satu area kerja PT ini berada di Dieng, Jawa Tengah.

Menurut Istiawan, butuh modal investasi awal yang besar untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan sumber panas bumi. Ia menjelaskan, “Butuh tujuh tahun untuk mulai mengoperasikan sebuah PLTP. Selama tujuh tahun tersebut, tidak ada pemasukan sama sekali. All spending. Mulai dari stage eksplorasi, sampai akhirnya bisa beroperasi.” Selain modal awal yang besar, risiko gagalnya proyek ini pun juga tinggi. “Bisa jadi ketika kita drill, ternyata tidak menghasilkan apa-apa.” Itu lah kenapa, menurut Istiawan, pengembangan PLTP masih terbilang lambat.

Istiawan menilai pemerintah bisa membantu percepatan pengembangan PLTP dan ET lainnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Misalnya, menyederhanakan perizinan dan pemberian insentif (fiskal dan non-fiskal) bagi pengembang.