Main content

Setelah mendengarkan paparan dari Pemerintah terkait dengan peran NSA Energi Terbarukan dalam pencapaian NDC (Peran Non State Actors Energi Terbarukan dalam Pencapaian NDC), sesi kedua dimoderatori oleh Moekti H. Soejachmoen (METI), memberikan pengalaman dari pelaku swasta terkait dengan investasi energi terbarukan di Indonesia.

Refi Kunaefi dari Akuo Energi, menyatakan bahwa bagi developer, risiko paling tinggi dari pengembangan proyek ET adalah financial. Oleh karena itu, penting agar institusi pendanaan lokal dapat bisa berpartisipasi dalam membiayai ET di Indonesia. Untuk mendorong partisipasi institusi lokal, maka mereka harus lebih familiar dengan nature dan associated risk dari proyek ET terkait, lebih suportif terhadap skema non-recourse project financing, dan dapat mulai menggunakan concessional fund.

Jaya Wahono, Clean Power Indonesia, berbagi mengenai melistriki desa melalui pengembangan konsep PLT Biomassa berbasis masyarakat. Ia menyatakan bahwa konsep listrik biomassa berbasis masyarakat merupakan konsep di mana masyarakat melalui BUMDes menanam tanaman biomassa, dalam hal ini bambu, untuk kemudian dijual kepada pembangkit. Di sisi lain pihak swasta/BUMD berinvestasi untuk fasilitas pembangkit listrik mulai dari studi kelayakan, pemilihan teknologi kontraktor hingga pengoperasian dan PLN berperan sebagai penjamin pembelian listrik.

Pada project yang dikembangkan, bambu dipilih karena memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sesudah panen serta perawatannya mudah. Selain itu, kaum perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam menanam kemudian memanen bambu tersebut karena tidak memerlukan alat khusus serta mudah untuk dibawa ke tempat pembangkit. Kegiatan ini memberikan manfaat yang banyak untuk Pemda setempat. Beberapa manfaatnya adalah aktivitas ekonomi meningkat, akses listrik terjamin untuk rumah tangga maupun industri, dan dapat mendorong peningkatan investasi. PLN juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, di antaranya penurunan BPP PLN di daerah, peningkatan daya beli masyarakat di daerah tertinggal, dan pemakaian listrik yang lebih merata antara siang dan malam.

Nanang Hamdani Basnawi, Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menyatakan bahwa saat ini pembiayaan perbankan nasional Indonesia untuk proyek ET sangat rendah, hal tersebut dikarenakan perbankan nasional sudah tidak percaya dengan prospek pembangunan ET di Indonesia. Perubahan siginifikan terlihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya ESDM. Permen ESDM 31/2009 menjadi pemicu berkembangnya ET oleh NSA di Indonesia. Akan tetapi, sejak tahun 2015 peraturan yang dikeluarkan semakin menurun manfaatnya bahkan tidak dapat diimplementasikan. Puncaknya terjadi ketika dikeluarkan Permen ESDM 50/2017 yang berdampak pada matinya pengembangan ET oleh NSA.

Paulus Tjakrawan, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, menyampaikan program biofuel sudah dimulai Indonesia sejak tahun 2005. Sejak saat itu, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama untuk biodiesel, dimulai dengan tanaman jarak pagar. Akan tetapi, karena nilai keekonomian jarak pagar belum bisa masuk akhirnya beralih kepada minyak sawit yang mana tersedia banyak di Indonesia. Biodiesel saat ini diambil semua dari sawit dengan total area seluas 14 juta hektar. Sawit juga dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk biofuels, biogas, biomassa dan electricity. Capaian biodiesel untuk B30 dapat memberikan kontribusi pada NDC sektor energi Indonesia sebesar 8,82% pada tahun 2020. Selain itu, penugasan B30 hampir 100% dapat mencapai target NDC di tahun 2030 dan ke depannya akan dilakukan uji coba untuk B40.

Raditya, Danone, menyampaikan tentang RE-100 companies. Di mana untuk menjadi anggota RE-100 companies, perusahaan harus menggunakan sumber elektrik yang berasal dari sumber energi terbarukan (biomass, geothermal, solar, water dan wind). Danone sendiri menargetkan 100% renewable electricity pada tahun 2030.

Danone-Aqua telah berkomitmen untuk menggunakan photovoltaic dengan kapasitas 5.674 KWp pada 2020 dan akan terus membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas tersebut kedepannya. Ini merupakan bentuk komitmen Danone untuk mengurangi emisi GRK dan mendukung pemerintah Indonesia dalam program ET. Danone juga memiliki program blue factory yang sudah dimulai sejak tahun 2017. Program ini merupakan program pabrik ramah lingkungan yang memiliki instalasi solar panel serta zero waste to landfill.