Main content

Pada 22 Juli 2020, Mongabay kembali menyelenggarakan workshop untuk memberikan informasi terkait pengembangan dan isu-isu energi terbarukan (ET) di Indonesia kepada para jurnalis. Diselenggarakan secara daring, workshop kali ini membahas progres pengembangan ET di NTB dan pembelajaran dari proyek ET yang sudah ada di provinsi ini dengan mengundang Niken Arumdati, Dinas ESDM NTB dan Umar, Yayasan Rumah Energi (YRE) sebagai narasumber. Sejumlah jurnalis dari berbagai media arus utama lokal dan nasional ikut serta dalam acara ini.

Workshop Isu Energi Terbarukan untuk Jurnalis ini merupakan bagian dari rangkaian program Media Fellowship yang dijalankan oleh Mongabay dengan dukungan dari Hivos melalui kerangka Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy). Setelah mengikuti workshop, jurnalis yang terpilih bisa mengikuti program fellowship yang memungkinkan mereka untuk meliput isu energi terbarukan dengan pembinaan dari Mongabay dan dukungan dana dari program. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peliputan media terkait isu energi terbarukan yang secara langsung bisa menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait ET.

Progres pengembangan ET di NTB

Niken mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi NTB kini tengah berupaya meningkatkan pengembangan ET sebagai solusi dari permasalahan penyediaan energi di provinsi ini. Pasalnya, menurut Niken, sebagian besar kebutuhan energi di provinsi ini masih diimpor dari luar pulau. Selain lebih mahal, mengimpor energi dari luar juga memiliki risiko yang besar seperti dalam hal keadaan cuaca atau kebijakan harga.

Pada tahun 2025, NTB menargetkan bauran ET sebesar 35 persen dengan kapasitas 574 MW. Hingga kini, bauran ET di NTB baru mencapai sekitar 11 persen. Menurut Niken, capaian ini tersebut berasal dari pengembangan ET yang sudah ada di provinsi ini yakni biogas skala rumah tangga, PLTS dan PLTMH.

Untuk rencana ke depan, NTB akan terus meningkatkan pengembangan ET melalui APBN dan APBD (PLTS dan biogas), mendorong RUPTL 2019-2028 PLN, serta memanfaatkan teknologi green booster dan pengembangan PLTS Atap. Selain itu, NTB bekerjasama dengan pemerintah Denmark kini juga tengah melakukan kajian pemanfaatan 250.000 ton sekam padi per tahun untuk PLTBm (biomassa) di provinsi ini.

Selain potensi dan rencana, Niken juga memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi NTB dalam pengembangan ET. Beberapa di antaranya adalah masih kurang konsistennya perencanaan di tingkat daerah, kemampuan fiskal daerah yang masih belum cukup digali serta momentum politik yang bisa mempengaruhi konsistensi kebijakan.

Pengalaman pengembangan ET di NTB: Program BIRU

Pada acara yang sama, Umar membagikan pengalaman pengembangan biogas rumah (BIRU) yang sudah berjalan di NTB. Program BIRU sendiri merupakan inisiasi Hivos dan bekerjasama dengan Kementerian ESDM di tahun 2009. Pada tahun 2012, YRE mengambil alih implementasi BIRU.

Masuk di NTB sejak Juli 2010, hingga kini program BIRU sudah memasang sekitar 5.200 unit biogas di berbagai daerah di provinsi ini. Untuk saat ini, BIRU menerapkan tiga pilihan skema pembiayaan yakni murni swadaya, swadaya dan hibah dari donor, serta pembagian subsidi dengan pemerintah.

Menurut Umar, BIRU menerapkan beberapa strategi yang menarik bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pengembangan jangka panjang dengan layanan purna jual; pemberian pelatihan pengoperasian, perawatan, pemanfaatan biogas bagi pengguna; pemberian pelatihan teknis, pemasaran, manajemen untuk organisasi mitra konstruksi; menjalin kerjasama dengan pemerintah, CSR, dan lembaga lain; serta melakukan pendekatan pengembangan sektor bisnis.

Meski ketertarikan masyarakat besar, ada sejumlah halangan yang menghambat pengembangan BIRU. Dua di antaranya adalah keterbatasan biaya di masyarakat yang belum didukung dengan adanya lembaga keuangan yang tertarik memberikan skema pinjaman; dan isu keberlanjutan pengembangan biogas utamanya dari segi perawatan dan pengelolaan oleh pengguna.

Sebagai pembelajaran, Umar mengungkapkan pentingnya lembaga keuangan yang menyediakan skema kredit untuk mendorong masyarakat membangun secara swadaya. Lebih lanjut, Umar menjelaskan bahwa biogas yang dibangun secara swadaya membuat masyarakat punya rasa memiliki sehingga keberlanjutan lebih terjaga. Selain rasa memiliki masyarakat, monitoring reguler dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal perawatan juga penting untuk keberlanjutan pengembangan biogas.