Oleh Lina Noviandari, Knowledge Management Consultant Strategic Partnership Green and Inclusive Energy

Pengembangan biodiesel merupakan program yang terus digalakkan pemerintah, salah satunya sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kendati demikian, pengembangan ini masih menimbulkan sejumlah kontroversi, khususnya terkait isu sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dari industri sawit.

Untuk membahas isu tersebut, pada 13 Oktober 2020, Mongabay Indonesia kembali menyelenggarakan Journalist Learning Forum atau Forum Belajar Jurnalis untuk Energi Terbarukan. Bertujuan untuk memberikan pendalaman dan pemahaman materi terkait isu energi terbarukan kepada para jurnalis, Forum ini merupakan bagian dari rangkaian program Media Fellowship yang dijalankan oleh Mongabay Indonesia.

Dikemas dalam bentuk webinar, acara ini mengundang Ricky Amukti, Manajer Riset Traction Energy Asia; Tirza Pandelaki, Manajer Program dan Kemitraan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); dan Sigit Hargiyanto, perwakilan dari Dirjen EBTKE; sebagai narasumber.

Target pengembangan biodiesel

Dalam pemaparannya, Sigit menyampaikan bahwa merujuk Permen ESDM No. 12 Tahun 2015, Pemerintah sudah mewajibkan implementasi program B30 (pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar) untuk beberapa sektor yang ditargetkan mulai tahun 2020.

Sigit juga menyampaikan bahwa meski belum ada regulasi yang mengatur pencampuran biodiesel lebih dari 30 persen, Pemerintah sudah membuat roadmap untuk program B40 yang rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2022. Penolakan impor minyak kelapa sawit (CPO) oleh beberapa negara, Sigit menambahkan, dinilai sebagai peluang untuk meningkatkan ketersediaan pasokan biodiesel.

Meskipun demikian, Ricky menanggapi bahwa target untuk terus meningkatkan pencampuran biodiesel kurang realistis. Dia berpendapat bahwa roadmap yang ada masih berfokus pada kuantitas dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. “Ketiadaan roadmap [yang jelas] ini dampak kedepannya adalah terjadinya defisit di tahun-tahun mendatang.”

Terjadinya defisit, Ricky menambahkan, akan memaksa alih fungsi lahan yang tentu saja akan memunculkan masalah sosial dan lingkungan. Alih-alih ambisius menaikkan target, Ricky berpendapat bahwa sebaiknya Pemerintah membenahi dulu tata kelola industri sawit yang ada.

Pentingnya pelibatan petani sawit swadaya

Menurut Ricky, Pemerintah bisa meningkatkan pelibatan petani sawit swadaya. Berfokus meningkatkan produktivitas petani dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, akan menghindari pembukaan lahan baru dan deforestasi. Program peremajaan sawit rakyat yang ada dinilai belum berjalan baik, apalagi dengan target yang kian menurun. Selain itu, Ricky juga menyampaikan pentingnya memangkas rantai pasok kelapa sawit yang saat ini masih panjang dan merugikan petani.

Senada dengan Ricky, Tirza juga menyampaikan pentingnya peran petani dalam pengembangan biodiesel yang berkelanjutan. Tirza menilai Pemerintah masih abai terhadap hal ini. Menurut Tirza, saat ini masih belum ada peningkatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan bagi petani.

Jika ingin mewujudkan pengembangan biodiesel yang berkelanjutan, “Beri peningkatan kapasitas kepada para petani, serta pemberian insentif untuk pengolahan lahan guna meningkatkan produksi mereka. Bukan mengekspansi lahan baru,” jelas Tirza. Selain peningkatan kapasitas, pendampingan, dan insentif, Tirza juga memandang perlunya kebijakan pendukung yang melindungi para petani. Misalnya, tentang kepastian harga sawit.

Mewujudkan biodiesel berkelanjutan

Ricky menekankan urgensi program pengembangan biodiesel yang berkelanjutan, yakni yang transparan dan traceable. Dan berharap Pemerintah berkomitmen mewujudkannya. “Yang sekarang ini kan belum transparan. Makanya banyak yang mempermasalahkan.”

Menanggapi hal-hal tersebut, Sigit menyampaikan bahwa tata kelola yang ada memang masih perlu dibenahi. Dia menekankan bahwa program Pemerintah yang ada ditujukan untuk menjadikan Indonesia mandiri energi. “Namun jika dalam pelaksanaanya ada dampak negatif, itu yang kita perlu sama-sama perbaiki.” Sigit mengajak seluruh pihak untuk terlibat membantu Pemerintah dalam upaya perbaikan ini.

Simak Forum Belajar Jurnalis #4 selengkapnya: